





headersliderkbs5
headersliderkbs4
headersliderkbs6
headersliderkbs7
headersliderkbs8
headersliderkbs9






Memperjuangkan hak-hak buruh sawit, demi masa depan yang lebih layak bagi para pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.
Majelis Hakim MK mengamanatkan kepada pembentuk UU (Pemerintah dan DPR) agar melakukan perubahan terhadap substansi UU Ketenagakerjaan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun sejak Putusan MK tersebut ditetapkan.
Koalisi Buruh Sawit (KBS) terus mendorong penerapan prinsip dan kriteria dalam sertifikasi perusahaan terkait keberlanjutan.
Estimasi nasional terbaru menunjukkan bahwa setiap tahun hingga 7.000 kasus kecelakaan kerja di perkebunan sawit wilayah ini.
Dewan Pengupahan akan ditambahkan dari pihak buruh dan akan dibahas lebih lanjut oleh Disnakertrans.
Koalisi Buruh Sawit (KBS) memiliki empat program utama sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi dan melindungi hak-hak buruh sawit di Indonesia.
Representasi visual yang menunjukkan lokasi, jangkauan, dan kekuatan jaringan Koalisi Buruh Sawit di berbagai wilayah tingkat lokal hingga nasional.
Kumpulan kajian ilmiah dan laporan lapangan yang mendokumentasikan kondisi kerja, tantangan buruh, serta dinamika sosial-ekonomi di sektor kelapa sawit.